Rencana perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan pelabuhan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) di Desa Socorejo, Kabupaten Tuban, menuai sorotan dari warga setempat. Proses yang dinilai kurang terbuka ini memicu kegelisahan masyarakat, terutama karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari.
Dorongan agar pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur tidak mandek di ranah wacana terus menguat. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur menilai, hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang menyentuh langsung perbaikan kinerja perusahaan daerah.
Pertamina Patra Niaga Raih Predikat Best Of The Best di Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2026
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Digital Channel Customer Experience Award 2026 untuk MyPertamina
Upaya pemutakhiran data barcode untuk pembelian Biosolar dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar menyasar pihak yang berhak. Pakar ekonomi dan bisnis dari Universitas Airlangga, Profesor Imron Mawardi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah wajar sekaligus strategis.
Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala, guna memastikan penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran serta mudah diakses.
Reporter: Mochamad Nur Rofiq blokTuban.com- Polres Tuban secara resmi tidak mengeluarkan rekomendasi izin untuk kegiatan di salah satu klenteng di Kabupaten Tuban. Keputusan tegas ini diambil setelah mempertimbangkan regulasi ketat dan potensi kerawanan tinggi di lokasi.
Kepastian perlindungan jaminan sosial bagi ribuan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Kabupaten Tuban pada tahun 2026 masih belum jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban disebut belum menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terkait optimalisasi perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Sebanyak 33 proposal dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro dinyatakan lolos pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa yang juga Kaur Keuangan diusulkan dicopot oleh warga. Keduanya juga dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten gegara diduga terlibat penyelewengan dana desa.